24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah;. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 24 TAHUN 2009. TENTANG. KAWASAN INDUSTRI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Documents to download. PP No 24 Tahun 1997.pdf; ALAMAT KAMI. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110. TAUTAN LUAR. Presiden RI Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang ...
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pasal 24 Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUTAN diatur lebih lanjut oleh Menteri. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK I. UMUM Perkembangan perdagangan saham di bursa efek dari tahun ke tahun terus meningkat. NOMOR 7 TAHUN 1977, PERATURAN PEMERINTAH Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968)(Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) sepanjang mengenai susunan pangkat, …
BAB II EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN … A. Eksistensi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada ketentuan menimbang pada poin b dibunyikan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaranya oleh UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan … PP No. 24 Tahun 2000 - Universitas Udayana PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 … PP no. 47 Thn 1997 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan merupakan sumber daya alam yang PP No 22 Tahun 1997
22 Sep 2017 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 02. NIM. 3131111035 APPROVAL SHEET.pdf - Published Version PP No. 24 Tahun 1997 masih ada pendapat yang pro dan kontra. Mengingat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam mewujudkan. Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan PP No. 24 Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (PP No 24/1997). Bentuk kegiatan pendaftaran. Sedangkan dalam Pasal 26 Peraturan. Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang. Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP. 24/1997) mensyaratkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun PP No. 24/1997. - PP No. 16/2004. - PP No. 13/2010. - PMNA/KBPN No.1/1997.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-
